KEMENRISTEKDIKTI--Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengaku telah direstui Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan rektor dari luar negeri. "Sudah saya sampaikan secara lisan, Bapak Presiden setuju," kata dia di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/8).
Menurut Nasir, tahap selanjutnya akan dilakukan perbaikan terhadap tata kelola serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan itu, kata dia, meliputi pendanaan, pembenahan sistem, hingga undang-undang.
Mantan rektor Universitas Diponegoro, Semarang, ini mengatakan, di Indonesia terdapat sekitar 4.700 perguruan tinggi. Penerapan kebijakan ini akan dimulai pada 2020 dan diawali dengan pemetaan perguruan tinggi yang akan melaksanakannya.
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkap latar belakang di balik ide diundangnya rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, kata Moeldoko, Presiden Jokowi pernah menyampaikan ide untuk menjajal membuka ruang bagi rektor asing memimpin perguruan tinggi nasional.
"Biar menjadi tantangan tersendiri. Kalau itu dilakukan dan bisa menumbuhkan persaingan, itu juga bagus. Saya mohon, jangan dilihat dari sisi yang sempit, namun dari global kompetisi kita berada di mana," ujar dia.
Moeldoko menyebut, diundangnya rektor asal luar negeri untuk mengelola kampus dalam negeri akan mampu mendongkrak peringkat perguruan tinggi nasional di kancah global. Presiden Jokowi, kata dia, juga berniat mendorong agar sumber daya manusia (SDM) dalam negeri mampu berkompetisi dengan laju yang lebih cepat.
"Kalau ada rektor dari luar, mungkin ada dirut BUMN dari luar (negeri), Presiden ingin melihat bagaimana kalau bangsa ini berkompetisi. Poinnya di situ, kita ingin masuki dunia kompetitif," kata mantan panglima TNI ini. (rol, 2/8)
Menurut Nasir, tahap selanjutnya akan dilakukan perbaikan terhadap tata kelola serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan itu, kata dia, meliputi pendanaan, pembenahan sistem, hingga undang-undang.
Mantan rektor Universitas Diponegoro, Semarang, ini mengatakan, di Indonesia terdapat sekitar 4.700 perguruan tinggi. Penerapan kebijakan ini akan dimulai pada 2020 dan diawali dengan pemetaan perguruan tinggi yang akan melaksanakannya.
Baca juga: Pemerintah Minta Perguruan Tinggi Mendata Akun Medsos Dosen dan MahasiswaPada tahap awal akan diambil contoh di dua sampai lima perguruan tinggi untuk pelaksanaannya. "Bisa PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), bisa swasta, akan dilihat dulu," ujar dia.
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkap latar belakang di balik ide diundangnya rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, kata Moeldoko, Presiden Jokowi pernah menyampaikan ide untuk menjajal membuka ruang bagi rektor asing memimpin perguruan tinggi nasional.
"Biar menjadi tantangan tersendiri. Kalau itu dilakukan dan bisa menumbuhkan persaingan, itu juga bagus. Saya mohon, jangan dilihat dari sisi yang sempit, namun dari global kompetisi kita berada di mana," ujar dia.
Moeldoko menyebut, diundangnya rektor asal luar negeri untuk mengelola kampus dalam negeri akan mampu mendongkrak peringkat perguruan tinggi nasional di kancah global. Presiden Jokowi, kata dia, juga berniat mendorong agar sumber daya manusia (SDM) dalam negeri mampu berkompetisi dengan laju yang lebih cepat.
"Kalau ada rektor dari luar, mungkin ada dirut BUMN dari luar (negeri), Presiden ingin melihat bagaimana kalau bangsa ini berkompetisi. Poinnya di situ, kita ingin masuki dunia kompetitif," kata mantan panglima TNI ini. (rol, 2/8)
 |
| Presiden Joko Widodo |
