JAKARTA--Rencana pemerintah membuat kurikulum darurat menuai sorotan. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, jangan sampai pembuatan kurikulum darurat itu menjadi program buang-buang anggaran dan tidak memiliki efek yang jelas.
Indra menuturkan, sebenarnya yang menjadi masalah saat ini bukan kurikulumnya. Melainkan tenaga pendidik dalam merespons pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah wabah Covid-19.
Dia juga menyoroti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sebatas mengeluarkan surat pelaksanaan PJJ atau pembelajaran dari rumah saja. ”Sampai saat ini belum terlihat pendampingan pemerintah. Misalnya, memberikan pelatihan kepada guru bagaimana menjalankan PJJ di tengah pandemi,” kata dia kemarin.
Menurut Indra, yang dibutuhkan saat ini adalah data. Misalnya, berapa banyak murid yang memiliki akses internet atau televisi di rumahnya. Termasuk juga data seberapa banyak guru yang memiliki akses jaringan dan bisa menjalankan PJJ secara online.
Menurut Indra, sampai sekarang data tersebut tidak ada di pemerintah. Padahal, data itu penting untuk mengambil kebijakan PJJ seperti apa yang cocok diterapkan. Dengan bekal data tersebut, pemerintah bisa memberikan sejumlah intervensi. Misalnya, membantu penyediaan jaringan internet, bahkan gadget, untuk para guru.
Selain itu, dia meminta pemerintah memberikan pelatihan secara terorganisasi kepada guru bagaimana menjalankan PJJ yang optimal. Dengan begitu, murid dan orang tua tidak merasa terbebani. Selama ini, pelatihan dilaksanakan secara swadaya oleh sejumlah organisasi. (jp, 2/5)
Indra menuturkan, sebenarnya yang menjadi masalah saat ini bukan kurikulumnya. Melainkan tenaga pendidik dalam merespons pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah wabah Covid-19.
Dia juga menyoroti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sebatas mengeluarkan surat pelaksanaan PJJ atau pembelajaran dari rumah saja. ”Sampai saat ini belum terlihat pendampingan pemerintah. Misalnya, memberikan pelatihan kepada guru bagaimana menjalankan PJJ di tengah pandemi,” kata dia kemarin.
Baca juga : Praktisi Pendidikan Ungkap Mayoritas Guru Hanya Bisa Memberi Tugas Tanpa Interaksi dengan SiswaIndra juga menjelaskan, pembuatan kurikulum tidak mudah. Apalagi sekarang, kala rapat-rapat atau pertemuan dilakukan dalam kondisi terbatas melalui streaming. Jika dipaksakan, kurikulum darurat mungkin baru jadi setelah pandemi mereda.
Menurut Indra, yang dibutuhkan saat ini adalah data. Misalnya, berapa banyak murid yang memiliki akses internet atau televisi di rumahnya. Termasuk juga data seberapa banyak guru yang memiliki akses jaringan dan bisa menjalankan PJJ secara online.
Menurut Indra, sampai sekarang data tersebut tidak ada di pemerintah. Padahal, data itu penting untuk mengambil kebijakan PJJ seperti apa yang cocok diterapkan. Dengan bekal data tersebut, pemerintah bisa memberikan sejumlah intervensi. Misalnya, membantu penyediaan jaringan internet, bahkan gadget, untuk para guru.
Selain itu, dia meminta pemerintah memberikan pelatihan secara terorganisasi kepada guru bagaimana menjalankan PJJ yang optimal. Dengan begitu, murid dan orang tua tidak merasa terbebani. Selama ini, pelatihan dilaksanakan secara swadaya oleh sejumlah organisasi. (jp, 2/5)
 |
| Belajar Online dari Rumah |
