Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mempertimbangkan,
pelaksanaan dan fungsi ujian nasional (Unas). Kemendikbud ingin
menjadikan Unas sebagai penilaian standar sekolah. Kemendikbud akan
menjadikan ujian akhir sekolah (UAS) sebagai pengganti Unas. Baca juga : Mendikbud Target Tahun 2020 Semua Sekolah Terapkan FDS
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan, dulu Unas menjadi pengganti UAS untuk menghindari markup nilai. Saat ini, pemerintah ingin menguji integritas sekolah dengan penyelenggaraan UAS. "Dengan UAS itu, kita ingin kendalian fungsi atau hak guru yang dijamin oleh UU, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelanjaran," ujar Mendikbud Muhadjir Effendi.
Muhadjir menyebut, sebenarnya Unas merampas hak guru. Alasannya, Unas merupakan evaluasi yang dilakukan oleh negara. "Makanya kita turunkan derajadnya, Unas tak lagi tentukan kelulusan. Tapi untuk pemetaan, jangan sampai hak guru yang mengevaluasi terhilangkan," lanjut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Selama ini, Muhadjir menuturkan, fokus Unas bukan pada peserta didik, melainkan sekolah. Kendati, indikator yang digunakan untuk menilai sekolah adalah capaian dari siswa. Ia meyakini, perubahan fungsi Unas tidak akan mempengaruhi pertimbangan seorang pelajar masuk ke perguruan tinggi. Ia mengatakan, perguruan tinggi tidak menjadikan Unas sebagai satu-satunya syarat masuk perguruan tinggi.
Kendati demikian, ia tidak menampik nilai Unas masih
memengaruhi masuk ke SMA/SMK/MA dari jenjang SMP. "Itu termasuk yang
kita pertimbangkan, tentang kalau dihapus bagaimana, jangan-jangan
onkosnya lebih mahal dari rencana kita menghemat biaya itu. Ini masih
kita kaji," jelasnya.
Selama ini, ia mengatakan, Unas menelan biaya lebih dari setengah triliun. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki standar kualitas sekolah yang berada di bawah rerata nasional. Khususnya, sekolah-sekolah yang berada di daerah Indonesia Timur.
Sumber : http://www.iqromedia.net/2016/10/mendikbud-ujian-nasional-unas-merampas-hak-guru.html
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan, dulu Unas menjadi pengganti UAS untuk menghindari markup nilai. Saat ini, pemerintah ingin menguji integritas sekolah dengan penyelenggaraan UAS. "Dengan UAS itu, kita ingin kendalian fungsi atau hak guru yang dijamin oleh UU, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelanjaran," ujar Mendikbud Muhadjir Effendi.
Muhadjir menyebut, sebenarnya Unas merampas hak guru. Alasannya, Unas merupakan evaluasi yang dilakukan oleh negara. "Makanya kita turunkan derajadnya, Unas tak lagi tentukan kelulusan. Tapi untuk pemetaan, jangan sampai hak guru yang mengevaluasi terhilangkan," lanjut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Selama ini, Muhadjir menuturkan, fokus Unas bukan pada peserta didik, melainkan sekolah. Kendati, indikator yang digunakan untuk menilai sekolah adalah capaian dari siswa. Ia meyakini, perubahan fungsi Unas tidak akan mempengaruhi pertimbangan seorang pelajar masuk ke perguruan tinggi. Ia mengatakan, perguruan tinggi tidak menjadikan Unas sebagai satu-satunya syarat masuk perguruan tinggi.
Selama ini, ia mengatakan, Unas menelan biaya lebih dari setengah triliun. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki standar kualitas sekolah yang berada di bawah rerata nasional. Khususnya, sekolah-sekolah yang berada di daerah Indonesia Timur.
Sumber : http://www.iqromedia.net/2016/10/mendikbud-ujian-nasional-unas-merampas-hak-guru.html
 |
| Mendikbud Muhadjir Effendi |
