Presiden Joko Widodo kembali memberikan kritik pedas pada kinerja
pegawai negeri sipil (PNS) saat ini. "Di sekolah guru lebih sibuk urus
SPJ daripada kegiatan belajar mengajar. Di instansi juga sama di PU
misalnya tidak mengurus, mengontrol di lapangan tapi justru juga di meja
semua urusan SPJ," tegas Jokowi, sapaan Presiden saat memimpin rapat
terbatas di kantor presiden, Jakarta, Senin (24/10). Baca juga : 12 Poin Penting Arahan Mendikbud Soal Kenaikan Pangkat Guru
Karena itu, Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga negara lebih tegas menindak dan mengawasi kinerja PNS di institusi masing-masing. Dia menyatakan, harus ada reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara. "Tolong betul-betul ini nanti menteri-menteri ratas mengenai SPJ. Khusus ini betul-betul segera dilakukan karena menyita energi kita, menyita waktu kita," imbuh Jokowi.
Jokowi meminta Kemenpan segera menjalankan perombakan dari hulu sampai hilir. Dari sisi kuantitas, menurutnya, pemerintah memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memperhatikan junlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
"Perhatikan juga rata-rata belanja pegawai yang
semakin meningkat. Nanti saya kira bisa dilihat. Di 2009 sampai 2017
sebesar 13,7 persen dan belanja manfaat pensiun tumbuh 10 persen. Saya
ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium agar dipahami sebagai
upaya kita membenahi manajemen ASN kita," pungkas Jokowi.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/10/24/476347/Pak-Jokowi-Lagi-Kesal-PNS-Masih-Sibuk-Urus-SPJ-
Karena itu, Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga negara lebih tegas menindak dan mengawasi kinerja PNS di institusi masing-masing. Dia menyatakan, harus ada reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara. "Tolong betul-betul ini nanti menteri-menteri ratas mengenai SPJ. Khusus ini betul-betul segera dilakukan karena menyita energi kita, menyita waktu kita," imbuh Jokowi.
Jokowi meminta Kemenpan segera menjalankan perombakan dari hulu sampai hilir. Dari sisi kuantitas, menurutnya, pemerintah memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memperhatikan junlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/10/24/476347/Pak-Jokowi-Lagi-Kesal-PNS-Masih-Sibuk-Urus-SPJ-
 |
| Presiden Jokowi |
