JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan kebijakan mengenai pelaksanaan ujian nasional (UN) jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa-siswi di Tanah Air. Siswa seharusnya mengikuti tes kelulusan melalui UN pada akhir Maret dan April 2020 ini.
Saat membuka Rapat Terbatas mengenai Kebijakan UN 2020 melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3), presiden mengatakan perlu ada kebijakan mengenai pelaksanaan UN pada Maret-April 2020 ini. Sebab saat ini, peserta didik sedang menjalani kegiatan belajar di rumah untuk menghindari penularan Covid-19.
Berdasarkan jadwal sebelumnya, pelaksanaan UN tingkat SMA/MA akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April 2020, sedangkan SMP/MTs mulai 20 hingga 23 April. Kepala Negara mengatakan saat ini terdapat tiga opsi untuk menentukan kebijakan UN.
Pertama, kebijakan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan UN. Kedua, kebijakan untuk menunda pelaksanaan UN. Terakhir, ketiga, kebijakan untuk meniadakan UN secara keseluruhan.
“Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN yang diadakan,” ujarnya.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sebelumnya meminta pemerintah menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN) di tingkat SMA/MA, dan SMP/MTs untuk melindungi peserta didik dari penularan COVID-19.
"Hal ini mengingat wabah COVID-19 yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika memaksakan pelaksanaan UN pada tahun ini," kata Syaiful Huda di Jakarta, Senin (23/3). [rol, 24/3]
Saat membuka Rapat Terbatas mengenai Kebijakan UN 2020 melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3), presiden mengatakan perlu ada kebijakan mengenai pelaksanaan UN pada Maret-April 2020 ini. Sebab saat ini, peserta didik sedang menjalani kegiatan belajar di rumah untuk menghindari penularan Covid-19.
Baca juga : Pemerintah Sepakat UN semua Jenjang Ditiadakan Gara-gara Merebaknya Virus Corona, Begini Alternatif Penilaiannya“Situasi ini membawa dampak kepada rencana UN di 2020. Ada 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Tanah Air,” ujar dia.
Berdasarkan jadwal sebelumnya, pelaksanaan UN tingkat SMA/MA akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April 2020, sedangkan SMP/MTs mulai 20 hingga 23 April. Kepala Negara mengatakan saat ini terdapat tiga opsi untuk menentukan kebijakan UN.
Pertama, kebijakan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan UN. Kedua, kebijakan untuk menunda pelaksanaan UN. Terakhir, ketiga, kebijakan untuk meniadakan UN secara keseluruhan.
“Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN yang diadakan,” ujarnya.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sebelumnya meminta pemerintah menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN) di tingkat SMA/MA, dan SMP/MTs untuk melindungi peserta didik dari penularan COVID-19.
"Hal ini mengingat wabah COVID-19 yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika memaksakan pelaksanaan UN pada tahun ini," kata Syaiful Huda di Jakarta, Senin (23/3). [rol, 24/3]
 |
| Presiden Jokowi |
